FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Wacana reshuffle atau perombakan kabinet beberapa hari terakhir terus mencuat. Beberapa nama santer dikabarkan bakal jadi menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.
Mulai dari Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti hingga politikus Partai Nasdem yang juga menantu Wapres RI, Muh Rapsel Ali.
Pengamat Politik Andi Luhur Prianto mengatakan posisi menteri itu jabatan politis. Arah perubahannya mengikuti dinamika politik di koalisi pendukung pemerintah.
"Penunjukan menteri adalah bentuk politik akomodasi. Sebagai jabatan politis, kita tidak bisa terlalu berharap evaluasi kinerja menteri murni secara objektif. Faktor politik kepentingan bisa menjadi lebih dominan, apalagi kalau sudah menyangkut arah konstelasi politik 2024," kata Luhur kepada Fajar.co.id, Sabtu (17/4/2021).
Soal beberapa nama yang muncul dari hasil survei. Dosen Unismuh Makassar itu menyebut kedua dasar ini tak bisa jadi penilaian sosok tersebut dipastikan akan jadi menteri.
"Upaya untuk merasionalkan reshuffle kabinet tidak bisa juga didasarkan pada hasil penilaian lembaga-lembaga survey. Lembaga-lembaga seperti ini juga sulit di verifikasi objektivitas metodenya. Apalagi kalau sudah menjadi bagian dari “politik survey”, yang bertujuan mempromote dan mengendorse kelompok politik tertentu," sebutnya.
Luhur menyebut, jika Presiden Joko Widodo memilih calon menterinya berdasarkan pertimbangan kinerja. Pasti tetap akan mempertimbangkan aspek politis.
"Kalaupun terjadi reshuffle karena pertimbangan kinerja atau performa menteri yg bersangkutan, biasanya lebih pada perpaduan pertimbangan teknokratis dan politis," jelasnya.
"Artinya figur menteri yg masuk dan menggantikan menteri lama adalah figur yg selain memiliki kompetensi profesional, ia juga berlatar belakang pada kelompok politik strategis," pungkasnya. (msn/fajar)
