FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Politisi PKS Kota Makassar Azwar mendorong semua pihak cooling down atau menahan diri dari polemik bola panas terkait wacana resetting Ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bahkan lurah.
"Semua mesti cooling down, ini hanya miskomunikasi. Pak Wali (Danny Pomanto) tentu ingin yang terbaik untuk masyarakat. Dewan tentu juga ingin terbaik buat masyarakat. Kami sudah menerima aspirasi RT/RW, aspirasi itu akan kami sampaikan pada Pak Wali," tukas Anggota Komisi Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar itu, Sabtu (17/4/2021).
Azwar mengatakan, berkaitan dengan RT/RW ada beberapa regulasi yang mengaturnya, diantaranya ada Permendagri nomor 5 tahun 2017, lalu Permendagri nomor 18 tahun 2018, juga ada perda.
"Ini kan belum duduk sama-sama, membedah sama-sama, saya yakin dan kenal pak wali sebagai orang yang taat azas dan aturan," bebernya.
Ia berharap pro kontra ini bisa jadi pelajaran, termasuk RT/RW hendaknya membantu pemerintah dalam tupoksinya, karena RT/RW itu dibiayai juga oleh ABPD dan punya tugas koordinasi.
"Tugas lainnya sebagai perpanjangan tangan dari kelurahan selaku bagian dari pemerintahan daerah demi kebaikan masyarakat di wilayahnya," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya.
Nantinya, ia akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota.
Ia mengungkapkan, peran RT dan RW sangat penting dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga. Terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan Makassar Recover.
