Sistem Politik Indonesia, PSI Ajak Publik Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Minggu, 18 April 2021 22:59

Plt Sekjen PSI Dea Tunggaesti bersama Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Raja Juli Antoni. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat wacana terkait sistem politik Tanah Air. Plt Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti mengajak publik memikirkan ulang sistem parlementer.

“Inilah saat paling tepat memulai percakapan mengenai kehidupan bernegara kita ke depan, memikirkan ulang sistem presidensial yang kita terapkan sambil mencoba mempelajari kembali sistem parlementer,” ujar Dea Tunggaesti dalam video yang diunggah di akun media sosial PSI, Minggu (18/4).

Menurut Dea, ada beberapa alasan untuk membaca ulang sistem parlementer. Pertama, sistem itu relatif bisa melawan ancaman gelombang populisme politik. Sistem presidensial membuka peluang terpilihnya kandidat dengan ideologi ekstrem ke puncak kekuasaan. Membuka ruang lebih luas kepada para demagagog untuk membajak demokrasi dengan menunggangi sentimen ras atau agama agar terpilih menjadi presiden.

“Sistem parlementer relatif mampu menjaga politik di arus mainstream, – karena elemen-elemen ekstrem akan di-filter ulang dalam proses rekrutmen internal partai maupun melalui proses politik parlemen,“ lanjut Dea.

Kedua, sistem presidensial lebih rentan konflik. Pengalaman dunia memperlihatkan, pemilihan dua kandidat presiden yang berlangsung sengit melahirkan masyarakat yang terbelah, menciptakan ketegangan terus-menerus dan berpotensi menciptakan konflik terbuka.

Jika ingin kehidupan masyarakat kembali normal alternatifnya adalah mengembalikan politik ke ruang-ruang perdebatan di gedung parlemen.

“Alasan ketiga adalah mengupayakan agar politik tidak terlalu banyak menyebabkan guncangan ekonomi karena kebijakan yang berganti-ganti setiap lima tahun. Beberapa penelitian memperlihatkan, sistem parlementer – dibanding presidensial – lebih mampu menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang,” ujar Dea menerangkan.

Komentar