Anak Buah Nadiem Makarim Disebut Bela PKI, Fadli Zon: Ia Mau Belokkan Sejarah

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Polemik tak dimasukkannya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi terus menjadi sorotan. Meski pada akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) yang telah terbit.

Tak hanya penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi, kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim ini pun dinilai disusupi oleh pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal tersebut diungkapkan Politisi Partai Gerindra Fadli Zon merujuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid.

Dalam status twitternya, @FadliZon; pada Rabu (21/4/2021), Anggota DPR Republik Indonesia itu menilai Hilmar Farid membela sejarah versi PKI.

Hilmar katanya menyebut Orde Baru dan TNI merupakan pihak bersalah. Sementara PKI menjadi korban atas legitimasi pemerintahan Orde Baru.

Hilmar pun disebutkan Fadli Zon mau membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam.

"Dalam soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru dan TNI. Tak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sebagai korban," tulis Fadli Zonpada Rabu (21/4/2021).

Anggota DPR RI itu menyebut tudingan bahwa Himar Farid membela PKI semakin jelas dengan hanya menyebut G30S bukan G30S/PKI.

"Ia tidak sebut G30S/PKI tp G30S saja, Ia cb menepis penyiksaan thd para Jenderal di Lubang Buaya dg hasil visum. Ia mau belokkan sejarah," tegas Fadli Zon.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon menanggapi postingan Mustofa Nahrawardaya lewat akun twitter @TofaTofa_id, pada Rabu (21/4/2021).

Dalam postingan, Mustofa menyebutkan polemik yang terjadi di Kemendikbud Republik Indonesia tidak mengejutkan.

Dirinya beralasan polemik sudah terjadi di jajaran Kemendikbud sejak lama, merujuk pandangan Hilmar Farid yang menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia.

Hilmar menyebut Orde Baru berdiri karena memanipulasi sejarah yang dimulai dengan G30S PKI pada 30 September 1965 silam.

Hilmar menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya menjadi korban dan dijadikan Soeharto sebagai alat untuk melegitimasi pemerintahan Orde Baru menggantikan Kepemimpinan Soekarno.

"Polemik di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bagi saya, TIDAK MENGAGETKAN SAMA SEKALI. Kalau enggak percaya, silahkan tonton Pandangan Bapak Hilmar Farid yang sekarang menjabat Dirjen Kebudayaan ini, tentang sejarah PKI. Simpan videonya!," jelasnya.(msn/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan