Penyuap Juliari P Batubara Sudah Dimintai Fee Sejak Covid-19 Masuk Indonesia

Senin, 26 April 2021 17:13

Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja mengakui dirinya diminta fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek, oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso sejak virus korona atau Covid-19 masuk wilayah Indonesia. Permintaan fee itu sudah terjadi pada April-Mei 2020.

“Adapun permintaan uang fee oleh Saudara Matheus Joko Santoso untuk pekerjaan pengadaan bansos ini sudah terjadi sejak April-Mei 2020. Sedangkan perusahaan saya baru memulai pekerjaan ini pada September 2020,” kata Ardian membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/4).

Ardian mengklaim, tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Matheus Joko Santoso maupun Adi Wahyono untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan bansos. Dia pun mengklaim, tidak mengenal sosok Juliari Peter Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Saya juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dijelaskan oleh Nuzulia Hamzah Nasution, Isro Budi Nauli Batubara dan Helmi Rivai tentang pembagian success fee Rp 30.000 perpaket untuk siapa saja. Saya menyerahkan fee tersebut kepada broker bansos, bahkan mereka masih menekan saya meminta tambahan fee Rp 5.000 perpaket,” ungkap Ardian.

Bagikan berita ini:
4
4
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar