Ada Mafia Karantina Kesehatan, Netty Prasetiyani Sebut Pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta Lemah

Rabu, 28 April 2021 22:47

Petugas mempersiapkan ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 di gelanggang olahraga (GOR) Kecamatan Pademangan, Jakarta, Senin (28/9/2020). Sebanyak 30 bilik isolasi pasien Covid-19 disediakan dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan peralatan mandi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya, ratusan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA lolos dari karantina.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait mafia karantina.

Pasalnya Netty menduga ada mafia karantina melibatkan orang dalam Bandara Soekarno-Hatta. “Periksa juga seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang. Sulit diterima kalau mafia karantina kesehatan ini tidak melibatkan orang dalam,” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (28/4).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan kasus dugaan mafia karantina ini sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, besar kemungkinan masih ada kasus serupa yang belum berhasil terungkap.

“Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dari mana tersangka mendapatkan kartu pas Disparekraf DKI Jakarta dan apakah tersangka dibantu jaringannya di bandara? Ini harus diungkap seluruhnya,” ujarnya.

“Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada tersangka saja, karena pasti akan terjadi lagi,” kata Netty menambahkan.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Ia tak ingin pemerintah kecolongan dan kasus Covid-19 kembali melonjak, bahkan seperti India.

“Bisa dibayangkan apabila mereka bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita juga sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan sumberdaya yang terbatas seperti vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lain,” ujarnya.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif Covid-19 di negara asal sebelum berangkat.

Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif Covid-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Sementara itu, WNA yang negatif Covid diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Diketahui, polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan Covid-19, usai membayar uang Rp6,5 juta.

Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan, sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
9
3
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar