ICW Nilai Pernyataan Lili Pintauli Siregar Tidak Jelas dan Cenderung Ambigu

Senin, 3 Mei 2021 17:52

FOTO: RIZKY AGUSTIAN/FINDESAK TINGKATKAN KE TAHAP PENYIDIKAN: Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (tengah) dalam diskusi di K...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keterangan yang disampaikan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) terkait dugaan adanya komunikasi dengan Walikota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial terlihat tidak jelas dan cenderung bersifat ambigu.

Sebab, satu sisi Lili mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka, namun pada bagian lain, dirinya menyebutkan tidak dapat menghindari komunikasi dengan para kepala daerah.

“Patut untuk dicermati, tindakan menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara merupakan pelanggaran hukum dan etik bagi setiap Pegawai, Pimpinan, maupun Dewan Pengawas KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Senin (3/5).

ICW mengingatkan, dua konsekuensi itu diatur secara jelas dalam Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan bagian Integritas angka 11 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut Kurnia, jika nantinya terbukti ada komunikasi diantara keduanya tanpa dilandasi dengan bukti pelaksanaan tugas, maka LPS dapat diproses hukum dan etik.

Kurnia lebih jauh menerangkan, kejadian serupa pernah juga menimpa Ketua KPK, Firli Bahuri, ketika masih menjabat Deputi Penindakan.

Kala itu, Sebut Kurnia, Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik berat lantaran berhubungan dengan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat yang sedang dalam proses hukum di KPK.

Komentar