Soal Kontrak Media di DPRD Makassar, Hingga Cerita Cashback, BPK: Tidak Ada Seperti itu

Selasa, 4 Mei 2021 14:41

Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulsel.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan mengaku tidak pernah meminta pihak manapun untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan media cetak yang juga punya media online.

Pihak manapun yang dimaksud BPK juga termasuk DPRD Kota Makassar yang sebelumnya beralasan pemutusan kerjasama media online yang ada media cetaknya, adalah instruksi BPK.

“BPK tidak pernah meminta pihak manapun untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan media cetak yang juga punya media online,” beber Kasubag Humas BPK Sulsel, Wira Alamsyah saat dikonfirmasi, Selasa (4/5/2021).

Hanya saja Wira menegaskan, dalam setiap melakukan pemeriksaan keuangan lembaga manapun, BPK selalu menekankan entitas serta harus selalu mengedepankan azas ekonomis, efisien, dan efektivitas dalam setiap belanja.

“Namun dalam melakukan pemeriksaan BPK selalu menekankan bahwa entitas harus selalu mengedepankan azas ekonomis, efisien, dan efektivitas dalam setiap belanja mereka,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir beralasan pemutusan kerjasama media online yang ada media cetaknya, adalah instruksi BPK.

“Iya permintaan BPK. Jadi media cetak yang ada online-nya diminta pilih salah satunya. Lebih kepada azas manfaatnya. Efesiensi anggaran karena Covid-19,” terang Taufiq Nadsir saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ada sekitar 70 media cetak dan online yang menjalin kontrak kerjasama dengan DPRD Makassar dibawahi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).

Bagikan berita ini:
8
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar