Temuan BPK Mengerikan, Dana Covid-19 Mencurigakan

Selasa, 4 Mei 2021 10:55

ILUSTRASI. Anggaran Covid-19

FAJAR.CO.ID, MANADO — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran (TA) 2020, dibeber kemarin. Hasilnya, 14 kabupaten/kota di Bumi Nyiur Melambai dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut memberikan opini Tidak Wajar (TW).  Hal itu diumumkan di kantor BPK Sulut.

Kegiatan tersebut dihadiri Auditorat Utama Keuangan Negara VI Dr Dori Santosa. LHP diberikan kepada para Ketua DPRD dan kepala daerah masing-masing.

Anggota IV BPK RI dalam sambutannya menyampaikan pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. “Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,” urai Santosa.

Dalam penyampaian BPK RI, ada sejumlah poin yang melandasi opini TW terhadap LKPD Pemkab Minut. Di antaranya, 15 temuan hasil pemeriksaan BPK. 12 poin di belanja, 1 poin pendapatan, dan 2 poin di aset.

Di poin pendapatan, BPK RI menemukan ada pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi tidak tertib sebanyak Rp825 juta. Kemudian di belanja, BPK menilai Pemkab Minut belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.

Komentar