Putusan PTTUN Jakarta Tidak Jelas, Kuasa Hukum Nurdin Halid Nyatakan Kasasi

  • Bagikan

Namun demikian pihaknya menghormati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan Kami menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena menurut kami Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dan tidak benar sehingga kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat mengoreksi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2021/PTUN.JKT yang sudah sangat tepat secara hukum dan jelas putusannya menyatakan tidak sah surat Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) dikarenakan Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat tersebut

"Demikian tanggapan kami selaku kuasa hukum HM Nurdin Halid Ketua Umum DEKOPIN atas pemberitaan media yang beredar seolah-lah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus HM Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum DEKOPIN. Pemberitaan dan pernyataan dari kuasa hukum Sri Untari Bisowarno (Tergugat Intervensi ) sesungguhnya menurut kami sesat dan menyesatkan," kata Muslim Jaya, melalui pernyataan tertulis yang dikirim ke redaksi, Selasa (4/5/2021). (advertorial)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan