Junta Militer Bergerak dari Rumah ke Rumah Culik Warga, DK PBB Didesak Embargo Senjata Myanmar

Jumat, 7 Mei 2021 17:14

TETAP TOLAK: Foto dari Dawei Watch pada Rabu (5/5) menunjukkan pengunjuk rasa yang ambil bagian dalam demonstrasi menent...

FAJAR.CO.ID, MYANMAR — Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bertindak kepada pemerintah Myanmar. Bukan sekadar mengecam, melainkan tindakan konkret berupa embargo senjata kepada junta militer yang mengambil alih kekuasaan 1 Februari lalu.

”Seharusnya tak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta militer.” Bunyi pernyataan bersama ratusan lembaga tersebut. Di antaranya, ada Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).

Seruan itu muncul karena junta militer terus menggunakan senjata untuk membunuh rakyat yang seharusnya mereka lindungi.

Mereka tidak segan menembak demonstran dengan peluru asli. Bukan untuk melumpuhkan, melainkan dengan niat membunuh karena targetnya di titik vital seperti kepala, dada, dan leher. Lebih dari 750 demonstran meninggal dunia.

Menerapkan embargo senjata global kepada Myanmar adalah langkah minimal yang bisa dilakukan DK PBB guna menanggapi kekerasan junta militer. Lawrence Moss dari Amnesty International menegaskan bahwa kecaman dari komunitas internasional tidak memiliki efek sama sekali kepada junta militer.

Moss menegaskan bahwa sudah waktunya bagi DK PBB untuk menggunakan kekuatan uniknya dengan memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif. Tujuannya adalah mencoba mengakhiri pembunuhan besar-besaran oleh junta militer.

Hal senada diungkapkan Louis Charbonneau dari HRW. ”Fakta bahwa DK PBB bahkan tidak memperdebatkan embargo merupakan pelepasan tanggung jawab yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar,” tegasnya. Mengeluarkan kecaman ibarat melihat situasi di Myanmar lalu berjalan lagi seperti tidak terjadi apa pun.

Bagikan berita ini:
3
1
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar