FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak terlibat dalam pembuatan pertanyaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Asesmen TWK ini disebut KPK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen. TWK ini diselenggarakan oleh BKN,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/5).
Dalam melaksanakan TWK tersebut, sambung Ali, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ali menegaskan, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Menurut Ali, sebelum melaksanakan wawancara, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut.
“Dalam pelaksanaan wawancara ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis yang sudah berlangsung sebelumnya,” ucap Ali.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, berdasarkan informasi yang diterima dari para pegawai KPK, memang ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga.
“Kami juga menerima masukan dari publik yang mempertanyakan relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi KPK dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen,” ucap Ali.