Kritik Mengalir Deras, Wakil Ketua KPK: Kami Akan Lakukan Secara Prosedural Hukum

Minggu, 9 Mei 2021 16:12

Kantor KPK. (FOTO: TAUFIK/FAJAR)

“Kami akan melakukannya secara prosedural hukum dan untuk itu, kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat,” tegas Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisina menegaskan, nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tetap menjadi kewenangan KPK. Karena itu, nasib 75 pegawai itu tetap menjadi tanggung jawab KPK.

“Itu menjadi kewenangan KPK,” kata Bima dikonfirmasi, Jumat (7/5).

Bima tak menjelaskan secara rinci soal KPK akan berkoordinasi terkait nasib 75 pegawai itu. Menurutnya, lembaga antirasuah sendiri yang nantinya akan menentukan nasib puluhan pegawai itu.

“KPK akan menyampaikan kepada mereka nanti,” ucap Bima menandaskan.Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai. Terdapat dua orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerja sama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata CaraPengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang. (jpg)

Bagikan berita ini:
5
8
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar