75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Peneliti Pukat UGM Minta Jokowi Buka Suara

Rabu, 12 Mei 2021 16:48

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Presiden Joko Wido...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya telah dinonaktifkan. Hal ini lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk buka suara terkait polemik 75 pegawai yang tidak lolos dalam TWK. Sebab TWK tersebut dimaksudkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Presiden Jokowi adalah pemimpin tertinggi ASN, sudah sepatutnya memberikan sikap terkait polemik yang terjadi.

“Kalau bicara soal ASN dan pembina tertinggi ASN adalah Presiden, jadi memang harusnya Presiden buka suara apa yang sebenarnya dilihat,” ujar Zainal kepada JawaPos.com, Rabu (12/5).

Zainal mengatakan, dengan Presiden memberikan sikap maka publik akan mengetahui komitmen Presiden Jokowi dalam peberantasan korupsi atau tidak. “Ini soal Presiden harus bicara, paling enggak kita akan tahu merestui atau tidak,” katanya.

Meski begitu, Zainal berharap Presiden Jokowi bisa bersikap untuk memulihkan status 75 pegawai KPK tersebut. Sehingga Novel Baswedan cs bisa berkerja dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Zainal mengatakan perlunya Presiden Jokowi bersikap karena dalam TWK tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan yang dinilai aneh.

Adapun deretan pertanyaan kontroversi dalam TWK pegawai perempuan adalah, Bersediakah melepas jilbab? Bersedia atau tidak menjadi istri kedua? hingga Pada saat pacaran pernah melakukan apa saja?

Bagikan berita ini:
9
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar