Rencana Kenaikan PPN, Skema Multitarif Patut Dipertimbangkan

Rabu, 12 Mei 2021 12:45

ilustrasi pajak

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Keuangan tengah menyusun skema kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam upaya reformasi perpajakan. Skema multitarif diusulkan agar penerapan PPN lebih adil.

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan bahwa pada konteks kebutuhan fiskal di masa pemulihan dan pascapandemi, setiap negara berupaya untuk tetap menjamin penerimaan.

Darussalam menjelaskan bahwa PPN sebagai pajak berbasis konsumsi adalah jenis pungutan yang relatif tahan goncangan di kala krisis. Ini terlihat pada pengalaman krisis tahun 2008.

“Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan dari pos PPN di saat pemulihan pascapandemi justru kebijakan yang sangat tepat,” jelasnya, Selasa (11/5/2021).

Mengacu pada UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8.1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah bisa mengubah besaran pungutan.

UU tersebut mengatur perubahan tarif paling rendah berada pada angka 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Saat ini, tarif PPN berlaku untuk semua produk dan jasa, yakni 10 persen.

Menurut Darussalam, skema multitarif bisa dipertimbangkan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem PPN yang lebih adil.

“Saat ini banyak negara yang memiliki tarif standar serta tarif yang berlaku khusus bagi barang/jasa kena pajak tertentu. Semisal reduced rate (persentase yang kecil) untuk barang kebutuhan pokok,” paparnya.

Bagikan berita ini:
1
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar