Hanya 29 Media Siber Terverifikasi di Sulsel, Pengamat: Pemda Harus Selektif Alokasikan Anggaran

Kamis, 20 Mei 2021 20:26

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota komisi etik Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sekaligus pengamat pemerintahan, Firdaus Muhammad, prihatin dengan banyaknya media yang jadi buzzer untuk sejumlah institusi pemerintahan.

Bahkan, sejumlah instansi pemerintah cenderung memberikan ruang bagi media-media yang tidak terverifikasi tersebut dengan memberikan anggaran kerja sama media yang diambil dari APBD.

Padahal seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk media-media yang sudah terverifikasi oleh dewan pers.

“Media prinsipnya itu adalah terdaftar, makanya dewan pers harus merilis media-media yang sudah menjadi bagian dewan pers, media-media yang sudah terverifikasi, wartawannya juga kan harus terverifikasi,” ujar Firdaus kepada Fajar.co.id, Kamis (20/5/2021).

Fenomena ini tentu tidak bisa dibenarkan begitu saja, Pemerintah harus lebih selektif dalam memilih dan memilah media yang ingin dijadikan mitra kerja sama. (Lengkapnya lihat website dewanpers.or.id)

Situs Dewan Pers yang menampilkan media siber yang terverifikasi

Firdaus bahkan menyebut ada indikasi bahwa media-media tersebut sengaja dibuat oleh bagian dari pemerintah tersebut.

“Itu adalah bagian dari pelanggaran-pelanggaran, media yang seperti ini kan ciptaan dari pemerintah, bisa juga bukan ciptaan pemerintah tapi media ini sengaja mendekatkan diri dengan pemerintah, dengan memberikan tawaran-tawaran tertentu sampai dia terdikte,” lanjutnya.

Keberadaan media dan Pemerintah memang tidak bisa dipisahkan, namun seharusnya tidak berada pada posisi yang sama. Pemerintah menjalankan pemerintahan sedangkan media memberitakan peristiwa yang terjadi.

Bagikan berita ini:
8
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar