Pegawai KPK Laporkan Dugaan Maladministrasi terkait TWK ke Ombudsman RI

  • Bagikan

Tidak hanya itu, Koko menyatakan bahwa penonaktifan pegawai membuat perkara korupsi yang ditangani KPK nyaris mandek. Termasuk pekerjaan di bidang kerja sama internasional, biro sumber daya manusia (SDM), dan biro hukum.

Perwakilan pegawai lain, Rasamala Aritonang, menyatakan bahwa persoalan mendasar dalam pelaksanaan TWK itu antara lain terkait transparansi dan akuntabilitas. ”Ini (TWK) tidak cukup akuntabel, mulai dari prosedur sampai dengan persiapan yang dilakukan,” terang kepala biro hukum KPK (nonaktif) itu.

Ketua ORI M. Najih menyatakan, pihaknya segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (jpg/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan