Nantinya, jika nasabah tersebut melalukan kesalahan atau melakukan keterlambatan pembayaran, maka pinjol ilegal bisa menggunakan aset data-data pribadi korbannya tersebut untuk melakukan penekanan dan ancaman agar membayar.
Sementara, fintech lending legal yang berada di bawah AFPI telah terdaftar dan mendapatkan izin di OJK tidak dapat melakukan hal sejauh itu. Sebab, hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon dan lokasi dari gadget borrower.
“Di samping itu fintech lending legal juga tidak boleh melakukan pemaksaan dan ancaman kepada para borrower-nya karena melanggar undang-undang,” pungkasnya. (jpg/fajar)