Peretasan Akun Aktivis Antikorupsi, Heru Sutadi Nilai Bentuk Penyadapan

Jumat, 21 Mei 2021 21:05

SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Ind...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perlawanan pegiat antikorupsi terkait 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK), sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) berujung pada peretasan. Akun penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengalami peretasan.

Direktur Information and Communication Technology atau ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan, pengambil alihan akun terhadap para pegiat antikorupsi dinilai merupakan bentuk penyadapan. Pihak penyadap bisa mengetahui isi percakapan.

Hal ini seperti dialami oleh sejumlah peneliti ICW, mereka yang giat membela 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN justru diretas. “Pengambil alihan akun bisa juga seperti menyadap. Seolah orang bisa baca isi whatsApp kita juga,” kata Heru kepada JawaPos.com, Jumat (21/5).

Heru menyebut, sistem Telegram seharusnya lebih sulit dari aplikas WhatsApp. Tetapi justru, Novel Baswedan pada Kamis (20/5) malam, nomor teleponnya diretas, bersamaan dengan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko yang tiba-tiba nama keduanya muncul pada akun Telegram. “Kalau ke sistem Telegram sulit, apalagi lebih sulit daripada WA dan message tidak disimpan di sana,” ucap Heru.

Heru tak memungkiri, penyadapan harus memiliki teknologi canggih. Menurutnya operator telekomunikasi memang bisa mengetahui percakapan telepon maupun sms para penggunanya. Tetapi justru penyadapan terhadap akun media sosial hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dia menyebut, hanya aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menyadap pihak-pihak tertentu.

Bagikan berita ini:
8
1
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar