Peretasan terhadap Aktivis Antikorupsi, Direktur YLBHI Minta Pemerintah Angkat Suara

Jumat, 21 Mei 2021 18:02

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta Pemerintah untuk angkat bicara terkait peretasan terhadap sejumlah pegiat antikorupsi. Sebab penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga sejumlah peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami peretasan.

Dugaan peretasan ini setelah polemik 75 pegawai KPK dinonaktif, karena tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TW). Sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Negara perlu membuktikan bukan mereka, caranya akuntabilitas terhadap teknologi yang dimiliki, digunakan untuk apa dan kepada siapa. Benarkah semua untuk kepentingan negara atau ada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang,” kata Asfinawati kepada JawaPos.com, Jumat (21/5).

Asfinawati yang tergabung dalam barisan Koalisi Masyarakat Sipil Save KPK ini menyebut, aplikasi WhatsApp hingga Telegram tidak seaman yang dibayangkan. Dia menduga, pelaku memiliki teknologi canggih yang bisa menyadap para pegiat antikorupsi.

“Apps ini tidak seaman yang dikatakan oleh developer atau pembuatnya. Peretas memiliki akses ke server maupun provider, atau memiliki teknologi canggih yang tetap bisa mengakali teknologi aplikasi ini,” ujar Asfinawati.

Karena itu, Asfinawati pun meminta pihak WhatsApp dan Telegram untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan peretasan terhadap para pegiat antikorupsi. Hal ini untuk melihat siapa pelaku yang berani meretas para pegiat antikorupsi.

Bagikan berita ini:
6
7
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar