Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Oleh: Yopi Yahya

Masyarakat Sulawesi Selatan dihebohkan dengan berita sejumlah Pegawai Biro Pembangunan Pemprov Sulsel kompak mengembalikan dana ke rekening penampungan KPK.

Kabarnya, dana yg dikembalikan itu diduga berasal dari pemberian sejumlah kontraktor infrastruktur dengan nilai yang bervariasi.

Kabar itu sontak memicu nalar saya untuk mengapresiasi respons cepat dari Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang telah membentuk Dewan Etik yang nantinya bertugas melaksanakan sidang kode etik tentang ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara tersebut.

Sidang etik itu, bukan terkait dengan pengembalian uang kepada KPK, melainkan menggali apakah ASN telah melakukan perbuatan tercela atau bekerja tidak profesional terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam upaya memudahkan rekanan mendapatkan proyek infrastruktur.

Bahkan sebelum sidang etik itu, dikabarkan Sari Pujiastuti mundur dari jabatannya selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sulawesi Selatan. Tetapi pengunduran diri itu tidak menghalangi Dewan Etik memeriksa yang bersangkutan.

Alasannya, hasil sidang kode etik dapat berupa hukuman disiplin berat, semisal pemecatan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Pengembalian dana itu diduga kuat sebagai buntut ditetapkan NA, Gubernur Sulsel non aktif, sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah itu, terkait sangkaan menerima suap atau gratifikasi dari pihak swasta yaitu AS.

Bagikan berita ini:
5
9
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar