Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Lantas pertanyaannya, bagaimana status hukum oknum ASN yang telah mengembalikan dan menyetor uang ke rekening penampungan KPK, sementara uang itu patut diduga berasal dari suap atau gratifikasi?

Yang saya pahami, bahwa status ASN yang mengembalikan dana kepada KPK, hingga saat ini hanya sebatas saksi dari kasus yang menjerat NA dan ER, serta AS.

Oleh karena posisi ASN tersebut hanya saksi, maka KPK perlu melakukan penelitian dan assesment dan sekaligus menentukan apakah uang yang dikembalikan oleh oknum ASN, statusnya berasal dari suap atau gratifikasi yang diterima dari rekanan.

KPK perlu melakukan penilaian yang cermat atas dana yang dikembalikan, oleh karena implikasi antara suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi memiliki akibat hukum yang berbeda.

Terkait masalah gratifikasi, KPK berwenang untuk menerima dana yang berasal dari gratifikasi dari pihak penyelanggara negara atau ASN, sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUKPK dan dihubungkan ketentuan Pasal 12 C Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan selanjutnya penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Kemudian, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, KPK wajib menentukan status gratifikasi, apakah disita oleh negara atau dikembalikan kepada pelapor atau pihak yang menyerahkan dana gratifikasi kepada KPK.

Bagikan berita ini:
10
10
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar