Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Apabila dalam analisis KPK dana pengembalian itu adalah gratifikasi yang diterima oleh ASN tersebut dan disetor masih dalam tenggang waktu 30 ( tigapuluh) hari kerja sejak tanggal ASN menerima gratifikasi, maka dana dikembalikan itu akan disetor kepada negara melalui rekening Kementerian Keuangan, dengan membebaskan pihak pelapor yang menyerahkan gratifikasi diproses secara hukum, sebaliknya jika pengembalian itu melampaui batas waktu di atas, maka hal itu telah masuk ranah tindak pidana korupsi yang wajib diproses secara hukum.

Selanjutnya, jika dalam analisis KPK bahwa dana yang dikembalikan para ASN kepada KPK terkategori suap, maka KPK akan menilai apakah KPK berwenang menyidik kasus ini, sesuai ketentuan pasal 11 UUKPK tentang kewenangan KPK menangani kasus korupsi dengan kreteria antara lain, nilainya 1(satu) miliar ke atas.

Sedangkan dana pengembalian yang berasal dari suap tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara yang tengah ditangani KPK atau perkara NA dkk.

Dalam hal KPK menilai bahwa tidak berwenang melakukan penyidikan atas kasus dugaan suap tersebut, maka KPK wajib melimpahkan perkara dugaan suap tersebut kepada penyidik tindak pidana korupsi baik pada lembaga Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Pada prinsipnya, pengembalian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, tidak menghapus tuntutan pidana, sepanjang tindak pidana suap itu telah selesai dilakukan oleh pemberi suap dan penerima. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat 1, pasal 11, 12 a dan Pasal 12 b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi..

Bagikan berita ini:
7
4
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar