Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Terkait masalah gratifikasi, KPK berwenang untuk menerima dana yang berasal dari gratifikasi dari pihak penyelanggara negara atau ASN, sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUKPK dan dihubungkan ketentuan Pasal 12 C Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan selanjutnya penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Kemudian, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, KPK wajib menentukan status gratifikasi, apakah disita oleh negara atau dikembalikan kepada pelapor atau pihak yang menyerahkan dana gratifikasi kepada KPK.

Apabila dalam analisis KPK dana pengembalian itu adalah gratifikasi yang diterima oleh ASN tersebut dan disetor masih dalam tenggang waktu 30 ( tigapuluh) hari kerja sejak tanggal ASN menerima gratifikasi, maka dana dikembalikan itu akan disetor kepada negara melalui rekening Kementerian Keuangan, dengan membebaskan pihak pelapor yang menyerahkan gratifikasi diproses secara hukum, sebaliknya jika pengembalian itu melampaui batas waktu di atas, maka hal itu telah masuk ranah tindak pidana korupsi yang wajib diproses secara hukum.

Bagikan berita ini:
4
3
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar