Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Namun hingga saat ini, sikap KPK belum jelas terhadap ASN yang mengembalikan dana tersebut, apakah akan melakukan proses hukum terhadap ASN tersebut atau sebaliknya memosisikan ASN terkait hanya sebatas saksi dengan pendirian bahwa ASN itu adalah terkategori Whistleblower atau saksi yang bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah membantu KPK atau penegak hukum untuk memberikan informasi dan kesaksian yang akurat berkaitan dengan pengusutan perkara NA dan kawan kawan. Dasar hukum Whitsleblower adalah Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) Nomor 11 tahun 2011.

Kembali menyoal sidang etik yang bakal digelar dalam waktu dekat oleh dewan etik yang dibentuk oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, adalah hal yang mendesak dengan tujuan bukan sekadar memberikan sanksi etik kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran etik, tetapi sekaligus sebagai Gate Way bagi Plt Gubernur Sulsel untuk melakukan pembenahan internal dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berintigritas dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Penulis sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi atas rencana pelaksanaan sidang etik bagi ASN yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari sejumlah rekanan, tanpa harus menunggu ada tidaknya proses hukum kepada para ASN yang ramai-ramai dan kompak mengembalikan dana pada rekening penampungan KPK. (*)

Makassar, 22 Mei 2021

Bagikan berita ini:
10
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar