Antara Suap dan Gratifikasi

Sabtu, 22 Mei 2021 19:25

Yopi Yahya

Oleh: Yopi Yahya

Masyarakat Sulawesi Selatan dihebohkan dengan berita sejumlah Pegawai Biro Pembangunan Pemprov Sulsel kompak mengembalikan dana ke rekening penampungan KPK.

Kabarnya, dana yg dikembalikan itu diduga berasal dari pemberian sejumlah kontraktor infrastruktur dengan nilai yang bervariasi.

Kabar itu sontak memicu nalar saya untuk mengapresiasi respons cepat dari Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang telah membentuk Dewan Etik yang nantinya bertugas melaksanakan sidang kode etik tentang ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara tersebut.

Sidang etik itu, bukan terkait dengan pengembalian uang kepada KPK, melainkan menggali apakah ASN telah melakukan perbuatan tercela atau bekerja tidak profesional terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam upaya memudahkan rekanan mendapatkan proyek infrastruktur.

Bahkan sebelum sidang etik itu, dikabarkan Sari Pujiastuti mundur dari jabatannya selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sulawesi Selatan. Tetapi pengunduran diri itu tidak menghalangi Dewan Etik memeriksa yang bersangkutan.

Alasannya, hasil sidang kode etik dapat berupa hukuman disiplin berat, semisal pemecatan atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Pengembalian dana itu diduga kuat sebagai buntut ditetapkan NA, Gubernur Sulsel non aktif, sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah itu, terkait sangkaan menerima suap atau gratifikasi dari pihak swasta yaitu AS.

Lantas pertanyaannya, bagaimana status hukum oknum ASN yang telah mengembalikan dan menyetor uang ke rekening penampungan KPK, sementara uang itu patut diduga berasal dari suap atau gratifikasi?

Yang saya pahami, bahwa status ASN yang mengembalikan dana kepada KPK, hingga saat ini hanya sebatas saksi dari kasus yang menjerat NA dan ER, serta AS.

Oleh karena posisi ASN tersebut hanya saksi, maka KPK perlu melakukan penelitian dan assesment dan sekaligus menentukan apakah uang yang dikembalikan oleh oknum ASN, statusnya berasal dari suap atau gratifikasi yang diterima dari rekanan.

KPK perlu melakukan penilaian yang cermat atas dana yang dikembalikan, oleh karena implikasi antara suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi memiliki akibat hukum yang berbeda.

Terkait masalah gratifikasi, KPK berwenang untuk menerima dana yang berasal dari gratifikasi dari pihak penyelanggara negara atau ASN, sebagaimana ketentuan Pasal 16 UUKPK dan dihubungkan ketentuan Pasal 12 C Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dan selanjutnya penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Kemudian, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, KPK wajib menentukan status gratifikasi, apakah disita oleh negara atau dikembalikan kepada pelapor atau pihak yang menyerahkan dana gratifikasi kepada KPK.

Apabila dalam analisis KPK dana pengembalian itu adalah gratifikasi yang diterima oleh ASN tersebut dan disetor masih dalam tenggang waktu 30 ( tigapuluh) hari kerja sejak tanggal ASN menerima gratifikasi, maka dana dikembalikan itu akan disetor kepada negara melalui rekening Kementerian Keuangan, dengan membebaskan pihak pelapor yang menyerahkan gratifikasi diproses secara hukum, sebaliknya jika pengembalian itu melampaui batas waktu di atas, maka hal itu telah masuk ranah tindak pidana korupsi yang wajib diproses secara hukum.

Selanjutnya, jika dalam analisis KPK bahwa dana yang dikembalikan para ASN kepada KPK terkategori suap, maka KPK akan menilai apakah KPK berwenang menyidik kasus ini, sesuai ketentuan pasal 11 UUKPK tentang kewenangan KPK menangani kasus korupsi dengan kreteria antara lain, nilainya 1(satu) miliar ke atas.

Sedangkan dana pengembalian yang berasal dari suap tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara yang tengah ditangani KPK atau perkara NA dkk.

Dalam hal KPK menilai bahwa tidak berwenang melakukan penyidikan atas kasus dugaan suap tersebut, maka KPK wajib melimpahkan perkara dugaan suap tersebut kepada penyidik tindak pidana korupsi baik pada lembaga Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Pada prinsipnya, pengembalian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, tidak menghapus tuntutan pidana, sepanjang tindak pidana suap itu telah selesai dilakukan oleh pemberi suap dan penerima. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat 1, pasal 11, 12 a dan Pasal 12 b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi..

Namun hingga saat ini, sikap KPK belum jelas terhadap ASN yang mengembalikan dana tersebut, apakah akan melakukan proses hukum terhadap ASN tersebut atau sebaliknya memosisikan ASN terkait hanya sebatas saksi dengan pendirian bahwa ASN itu adalah terkategori Whistleblower atau saksi yang bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah membantu KPK atau penegak hukum untuk memberikan informasi dan kesaksian yang akurat berkaitan dengan pengusutan perkara NA dan kawan kawan. Dasar hukum Whitsleblower adalah Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) Nomor 11 tahun 2011.

Kembali menyoal sidang etik yang bakal digelar dalam waktu dekat oleh dewan etik yang dibentuk oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, adalah hal yang mendesak dengan tujuan bukan sekadar memberikan sanksi etik kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran etik, tetapi sekaligus sebagai Gate Way bagi Plt Gubernur Sulsel untuk melakukan pembenahan internal dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berintigritas dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Penulis sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi atas rencana pelaksanaan sidang etik bagi ASN yang diduga menerima suap atau gratifikasi dari sejumlah rekanan, tanpa harus menunggu ada tidaknya proses hukum kepada para ASN yang ramai-ramai dan kompak mengembalikan dana pada rekening penampungan KPK. (*)

Makassar, 22 Mei 2021

Bagikan berita ini:
10
4
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar