DPR Sebut Tax Amnesty hanya Untungkan Pengusaha Kakap, Sementara UMKM Terus Dipajaki

Minggu, 23 Mei 2021 20:39

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah kembali meneruskan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menuai kritik, bahkan penolakan dari parlemen.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menilai kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih minus.

“Justru perlu ada tambahan pemasukan dari sektor pajak, sehingga pemasukan perlu digenjot, bukanya dipangkas,” kata Fauzi dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Dijabarkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir November, penerimaan negara tercatat Rp1.423 triliun sementara belanja negara mencapai Rp2.306,7 triliun. Ini membuat APBN 2020 membukukan defisit sebesar Rp883,7 triliun atau setara 5,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kemudian pada kuartal 1-2021 APBN kita kembali mengalami defisit sebesar Rp144,2 triliun. Defisit disebabkan oleh penerimaan negara yang masih minim sementara belanja melonjak,” beber Fauzi.

Dari sisi penerimaan negara, sepanjang Januari hingga Maret 2021 terkumpul Rp378,8 triliun, tumbuh 0,6 persen year on year (yoy).

Bagikan berita ini:
2
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar