DPR Sebut Tax Amnesty hanya Untungkan Pengusaha Kakap, Sementara UMKM Terus Dipajaki

Minggu, 23 Mei 2021 20:39

Untuk belanja pemerintah pusat, terutama didukung belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Rasio penerimaan pajak negara terhadap PDB turun dari 13,3 persen pada tahun 2008 menjadi 9,76 persen pada 2019, dan pada Maret 2021 hanya 7,32 persen. Ini pun sudah dibantu kenaikan cukai rokok setiap tahun.

Menurut politisi Nasdem tersebut, rasio penerimaan pajak tahun ini terendah sejak Orde Baru bahkan mendekati prestasi Orde Lama dengan rasio 3,7 persen, sehingga pemerintah mesti bekerja ekstra menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

Fauzi menilai kebijakan tax amnesty hanya menguntungkan kalangan pengusaha kelas atas, sementara satu sisi, pelaku UMKM terus dipajaki.

“Ini kan nggak adil, yang UMKM dibidik pajaknya, sementara pengusaha besar diberi banyak insentif atau stimulus seperti kebijakan 0 DP untuk kredit otomatif termasuk pengampunan pajak atau tax amnesty,” kritiknyaa.

Tax amnesty jilid I saja hingga sekarang belum ada laporannya, termasuk dampaknya bagi peningkatan APBN.

“Belum jelas. Karenanya, saya menolak tegas rencana pemerintah untuk kembali meneruskan kebijakan tax amnesty jilid II,” tegas Fauzi.

Dikatakan, tax amnesty jilid I dilakukan tahun 2016. Jika diberlakukan lagi dalam waktu dekat, bisa menimbulkan para wajib pajak makin tak patuh memenuhi kewajibannya, karena mereka berpikir, tunggu waktu pengampunan pajak, sehingga sebaiknya kebijakan tax amnesty tak usah dilanjutkan, terlebih negara kita perlu tambahan pendapatan dari sektor pajak.

Bagikan berita ini:
5
8
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar