51 Pegawai KPK Tidak Bisa Dibina, Pimpinan KPK Enggan Beber Identitas

  • Bagikan

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim tak mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, keputusan 51 pegawai yang tidak lagi bisa mendapat pembinaan telah sesuai dengan undang-undang.

“Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan,” ujar Bima.

Bima menyampaikan, 51 pegawai yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan, karena mereka memiliki masa kerja. Menurutnya, lembaga antirasuah masih bisa memiliki pegawai non ASN hingga 1 November 2021 sesuai dengan amanat UU KPK hasil revisi atau UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang 51 orang ini nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021,” kelit Bima. (jpg/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan