51 Pegawai KPK Tidak Bisa Dibina, Pimpinan KPK Enggan Beber Identitas

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAkARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membeberkan secara rinci 51 nama pegawai yang tidak bisa mengikuti tes seleksi alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta juga enggan membeberkan 24 nama pegawai yang diperkenankan melakukan tes ulang.

“Jadi untuk nama-nama sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor BKN, Selasa (25/5).

Alex menyampaikan, keputusan 51 pegawai yang tidak bisa lagi mengikuti tes ulang alih status pegawai menjadi ASN diambil dari rapat bersama antara KPK dengan BKN dan stake holder terkait.

Sementara itu, 24 orang pegawai KPK lainnya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti TWK ulang dan pelatihan bela negara. Mereka akan mengikuti pelatihan bela negara dan tes wawasan kebangsaan.

Kendati demikian, sebelum mengikuti pelatihan bela negara dan TWK ulang, 24 pegawai KPK tersebut diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. “Kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN,” tegas Alex.

Alex tak memungkiri, pegawai KPK harus memiliki kualitas. Sehingga tidak hanya aspek kemampuan, tapi juga kecintaan pada tanah air, bela negara dan kesetiaan pada Pancasila. Serta bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang.

“Yang 24 pegawai tadi, KPK akan kerja sama dengan pihak lain, karena KPK tidak punya komptensi untuk membentuk SDM dan wawasan kebangsaan terhadap cinta tanah air itu,” ujar Alex.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim tak mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, keputusan 51 pegawai yang tidak lagi bisa mendapat pembinaan telah sesuai dengan undang-undang.

“Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan,” ujar Bima.

Bima menyampaikan, 51 pegawai yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan, karena mereka memiliki masa kerja. Menurutnya, lembaga antirasuah masih bisa memiliki pegawai non ASN hingga 1 November 2021 sesuai dengan amanat UU KPK hasil revisi atau UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang 51 orang ini nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021,” kelit Bima. (jpg/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan