Sri Mulyani Mau Naikkan PPN, Anis Berkomentar Pakai Kata ‘Prinsip Keadilan’

Selasa, 25 Mei 2021 14:42

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal reformasi perpajakan.

Menurut Anis, kata kunci untuk reformasi perpajakan tidak lepas dari menjujung tinggi prinsip keadilan bagi rakyat Indonesia.

“Kata kunci untuk Reformasi Perpajakan adalah harus menjunjung prinsip keadilan,” kata Anis kepada Pojoksatu.id (jaringan Fajar.co.id) di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

“Sudah seharusnya pajak bisa menjadi alat redistribusi kekayaan yang paling efektif. Tapi kenyataannya, beberapa tahun terakhir kita lihat sebaliknya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Anis mengingatkan bahwa saat menggaungkan tax amnesty di tahun 2016 mimpi ditawarkan pemerintah diantaranya akan memperbaiki basis data perpajakan.

Saat itu, kata anggota komisi IX DPR RI itu, tax amnesty jelas mengampuni para pengemplang pajak dengan membayar tarif pajak yang sangat rendah.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya penetapan Perppu No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU).

“Tetapi realita yang tidak bisa diingkari, sampai tahun 2020 tax ratio menurun terus. Berarti ada yang harus dipertanyakan dengan tax amnesty. Ada apa sebenarnya?” tanya Anis.

Selanjutnya, secara berturut-turut, pemerintah juga melakukan penurunan PPH badan dan berbagai insentif termasuk PPnBM 0% mulai dari properti sampai dengan kendaraan.

“Dari sini tentu kita sudah bisa berpikir, jika satu sisi sumber penerimaan berkurang, pasti akan dicari sumber penerimaan lain,” jelas Anis.

Bagikan berita ini:
1
6
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar