Kepala Badan Intelijen Strategis Sebut Teroris KKB Berupaya Setop Otsus Jilid II

Kamis, 27 Mei 2021 22:22

Anggota KKB Papua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peningkatan gangguan keamanan di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah upaya menghentikan rencana otonomi khusus (otsus) jilid II. Jika Pemerintah terpengaruh, maka mereka dapat dikategorikan berhasil.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menyebut peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Papua belakangan ini adalah bentuk upaya menghentikan rencana otsus jilid II.

“Terjadi peningkatan eskalasi gangguan di Papua, khususnya di Papua tengah. Itu sengaja dilakukan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan rencana otonomi khusus jilid II,” katanya saat rapat kerja (Raker) bersama panitia khusus (Pansus) DPR di Jakarta, Kamis (27/5).

Menurutnya, jika pemerintah dan DPR terpengaruh maka kelompok tersebut berhasil. Tapi kalau tidak terpengaruh, pemerintah bisa melanjutkan rencana dan program tersebut.

“Otsus jilid I akan berakhir beberapa bulan lagi membawa Papua lebih maju dari kondisi sebelumnya,” ucapnya.

Dikatakannya, niat baik pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua, tidak semuanya diterima oleh masyarakat Papua. Tetapi dia meyakini sebagian besar masyarakat Papua menerima niatan baik tersebut.

“Hanya kelompok kecil yang tidak terima,” ujarnya.

Kelompok yang tidak menerima inilah yang kemudian berupaya untuk melakukan pemutar balikkan fakta. Mereka menjadikan bahan kampanye baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Apapun yang kita dilakukan oleh pemerintah, kelompok-kelompok itu tetap ada, kelompok itu cukup relatif banyak baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu kebijakan afirmatif pemerintah dalam penerimaan anggota TNI untuk dapat menjadikan Papua dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Bahkan, sebagian besar orang asli Papua telah direkrut menjadi anggota militer dengan harapan masyarakat Papua tidak merasa tertinggal.

“Tugas kita bagaimana menyosialisasikan kembali program-program pemerintah yang telah berhasil,” ucapnya.

Pansus perubahan kedua Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus di Provinsi Papua menggelar rapat kerja untuk mendengarkan masukan dari Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ketua Pansus Komarudin Watubun menyatakan Otsus Papua yang diberikan melalui UU Nomor 21 tahun 2001 telah dilaksanakan hampir 20 tahun. RUU Otsus Papua telah masuk dalam Prolegnas tahun 2021.

Pansus otsus Papua mendengarkan kebijakan pertahanan yang selama ini dilaksanakan di Papua dikaitkan dengan keberadaan UU nomor 21 tahun 2001, selain itu untuk mendengarkan pandangan terkait situasi keamanan di Papua saat ini, dan perkiraan situasi di Papua pascapenerapan RUU menjadi Undang-Undang. (fin)

Bagikan berita ini:
9
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar