Karena Tiga Temuan BPK Ini, Pemprov Sulsel Dapat Opini WDP

Jumat, 28 Mei 2021 15:00

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2020 Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membeberkan beberapa poin yang menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke depannya.

Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Jumat, (28/5/2021).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Wahyu Triono mengatakan, ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan BPK tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini merupakan pendapat profesional dari pemeriksa terhadap penyajian laporan keuangan.

Diantaranya, kata Wahyu, adanya penyajian bantuan keuangan yang didasarkan pada Pergub No. 85 tahun 2020 tanggal 23 Desember Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Pergub Sulsel Nomor 70 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel.

Lebih lanjut kata dia, jika Pemprov Sulsel menyajikan anggaran bantuan keuangan ke pemda lainnya berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan APBD tahun 2020, maka besarnya anggaran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya adalah sebesar Rp497,51 miliar.

“Dengan demikian, penambahan anggaran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar Rp303,61 miliar, yang direalisasikan sebesar Rp246,96 miliar, melampaui anggaran yang ditetapkan dalam perda perubahan APBD tahun 2020,” jelas Wahyu yang akan pindah jadi Kepala BPK perwakilan Bali.

Bagikan berita ini:
2
2
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar