LHP BPK Bermasalah, Kepala Diskominfo dan Bapenda Terancam Dicopot

Senin, 31 Mei 2021 22:35

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak menemukan ketidakwajaran.

Kedua pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ismail Hajiali dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Irwan Adnan.

Dari 16 temuan BPK, dua OPD tersebut dianggap paling bermasalah. Sehingga BPK merekomendasikan ke Pemkot Makassar untuk menjatuhkan sanksi.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan, akan memberikan sanksi berat. Saat ini hasilnya akan diproses di Inspektorat.

“Maka sanksinya pasti sanksi berat. Mudah-mudahan seperti apa yang dibayangkan,” ungkap Danny, Senin, (31/5/2021)

Danny mengatakan hal itu sejalan dengan keinginanannya melakukan resetting pemerintahan. Ia mengatakan ada banyak kekacauan di pemerintahan yang mesti segera dibenahi.

“Salah satu yang saya tunggu dalam risetting adalah LHP BPK, dalam visi-misi Danny-Fatma menuju pelayanan publik bebas indikasi korupsi,” ungkapnya.

Indikasi korupsi, kata Danny, salah satunya jujur dalam LHP BKN. Bila memiliki 10 mobil lalu melaporkan punya 1 mobil itu adalah ketidakjujuran.

Selain itu, Danny mengatakan harus bebas LHP BPK. Terakhir, bebas LHP Kinerja Inspektorat.

“Saya tidak mengeluh, ini justru sebagai dasar untuk semakin transparan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Danny.

Bagikan berita ini:
5
9
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar