Pegawai Nonaktif KPK: TWK Meminggirkan Pegawai yang Kritis dan Berani

Senin, 31 Mei 2021 14:24

Faisal Djabbar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– 15 tahun mengabdikan dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Faisal Djabbar menjadi salah seorang dari 75 pegawai yang dinon-aktifkan setelah tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ia menerima Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 7 Mei 2021 lalu.

“Di dalamnya, secara tak langsung, saya di-non-aktif-kan secara sepihak,” beber Faisal Djabbar, Senin (21/5/2021).

Alumni Unhas ini menilai asesmen TWK bertujuan meminggirkan sejumlah pegawai yang relatif kritis dan berani.

Ia mafhum dilakukan TWK sebagai kewajiban asesmen bagi pegawai KPK yang akan alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kewajiban itu, urainya, tertuang dalam Pasal 5 ayat 4 Peraturan KPK (Perkom) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dia menceritakan, saat ada kewajiban TWK , beberapa pegawai KPK mempertanyakan mekanisme TWK, apa saja ukuran atau indikatornya, dan bagaimana apabila ada pegawai KPK yang tak lulus.

Hanya saja, beber dia, jawaban manajemen KPK tak ada yang tegas, kabur, dan malah menambah kebingungan. “Selain itu, seingat saya, seorang Pimpinan KPK mengatakan lewat email bahwa pada intinya TWK bukan untuk menyaring lulus atau tidak lulusnya pegawai KPK menjadi PNS,” bebernya.

Bagikan berita ini:
10
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar