“Saya melihat bahwa ada dua alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melalui rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista). Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” paparnya.
Dirinya juga setuju dengan strategi Kemenhan mempercepat pengadaan alutsista menjadi 2021-2024. Baginya, kebijakan itu ideal. Dicontohkannya dengan perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus.
“Agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya,” ucapnya.
Apalagi, menurut Rizal investasi secara langsung pada 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau. “Karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya,” tandasnya.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR, Effendy Simbolon, memaklumi rencana Kemenhan menyusun rencana induk pertahanan pada saat ini. Pangkalnya, produsen cenderung menjual murah saat pagebluk selain Indonesia masih membutuhkannya.
“Pak Menhan menyatakan, produsen di Eropa sekarang, mereka jual murah di tengah pandemi dan kita butuh. Inilah poin-poin yang jadi dasar kenapa rencana induk pertahanan disusun dan dirancang. Itu yang jadi pembahasan,” pungkas Effendi. (jpg/fajar)
