Temuan Kerugian Negara di Diskominfo dan Bapenda, Aparat Hukum Diminta Investigasi

Rabu, 2 Juni 2021 11:16

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar mendapat sorotan. Hal itu setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap paling bermasalah.

Keduanya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dari temuan BPK, Kegiatan Sewa Jaringan CCTV Terintegrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika TA 2020 Melebihi Nilai HPS yang ditetapkan.

Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.800.000,00. Tidak Sesuai Spesifikasi Rp273.000.000,00, dan Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp584.100.000,00.

Sementara pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laskar Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.

Atas dasar itu, DPW Pemuda LIRA Sulsel Muh Rafli mendesak kepolisian dan pihak kejaksaan menindaklanjuti temuan LHP BPK terhadap 2 Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pendapatan Daerah.

“Kami mendesak aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel melakukan investigasi dan penelusuran, serta langkah hukum terkait temuan BPK,” kata Rafli, Rabu (2/6/2021).

Rafli berharap temuan LHP BPK menjadi jalan bagi pemerintah kota menuju terciptanya good governence dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan, akan memberikan sanksi berat. Saat ini hasilnya akan diproses di Inspektorat.

“Maka sanksinya pasti sanksi berat. Mudah-mudahan seperti apa yang dibayangkan (Pencopotan),” ungkap Danny.

Bagikan berita ini:
2
9
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar