Pemberangkatan Jemaah Haji 2021 Ditiadakan, Amphuri Legowo

Kamis, 3 Juni 2021 17:13

Ilustrasi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Agama resmi menetapkan pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 1441 H / 2021 M bagi seluruh warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.

Di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah menjadi prioritas utama dan harus dikedepankan.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Azhar Gazali menerima keputusan pemerintah dengan lapang dada dan legowo.

“Kami hanya bisa legowo. Ini keputusan pemerintah. Ya kita harus bisa bersabar lebih lama lagi sama seperti tahun lalu. Dengan alasan keselamatan dan kesehatan,” tutur Azhar kepada fajar.co.id, Kamis (3/6/2021).

Meski pada dasarnya Amphuri mengaku sangat siap menjalankan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Katanya, segala sesuatunya telah disiapkan secara matang. Utamanya ONH Plus.

“Kalau mau jujur, tentu kami tetap ingin menjalankan. Tapi keputusan tertinggi ada pada pemerintah,” ungkapnya.

“Amphuri sebenarnya siap memberangkatkan jemaah lewat ONH Plus. Karena pemberangkatannya satu minggu sebelum wukuf. Jadi kita masih punya waktu cukup panjang untuk persiapan. Beda dengan haji reguler yang harus memberangkatkan sejak sekarang. Karena kloternya harus diatur,” sambungnya menjelaskan.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menyebut tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi.

Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
4
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar