Mahfud MD Minta Obligator dan Debitur BLBI Koperatif Bayar Utang

  • Bagikan
Menko Polhukam, Mahfud MD, saat berada di Makassar. (Twitter)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pokja dan Sekretariat Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah terbentuk. Tugasnya adalah menagih utang para obligor dan debitur BLBI yang nilainya mencapai Rp110 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan terbentuknya Pokja dan Sekretaris Satgas BLBI tak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 6/2021.

“Ini untuk melakukan penagihan terhadap para obligor dan debitur BLBI,” kata Mahfud dalam konferensi persnya, Jumat (4/6).

Dikatakannya, Pemerintah akan segera melakukan penagihan terhadap seluruh obligator maupun debitur BLBI senilai Rp 110,45 triliun.

“Kami harap agar semua obligor dan debitur yang akan ditagih lebih bekerja sama, koperatif karena itu uang negara,” tegasnya.

Dia menegaskan agar para obligor maupun debitur bisa lebih pro aktif. Pemerintah, tidak akan segan melakukan penagihan paksa jika obligor dan debitur tidak bersikap pro aktif.

“Malah lebih bagus pro aktif, datang sendiri, saya akan selesaikan dengan cara ini. Tidak ada yang bisa sembunyi karena daftarnya ada. Jadi kami tahu, Anda pun tahu,” tegasnya.

Mahfud juga mengancam akan mengambil langkah hukum jika obligor maupun debitur mencoba membangkang. Kasusnya akan dilarikan ke ranah perdata, dan bisa berbelok menjadi kasus pidana. Itu bisa terjadi apabila pemilik utang enggan membayar, memberi bukti palsu atau bahkan sampai melanggar hukum.

“Sehingga bisa berbelok lagi ke korupsi,” ungkapnya.

Kasus BLBI bermula saat krisis 1998. Kala itu, pemerintah mengeluarkan bantuan likuiditas kepada sejumlah bank yang pada saat itu terancam mengalami kebangkrutan.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan