Perkuat Akses Informasi Publik, Kemenkumham Siapkan Database Melalui SIPP

Minggu, 6 Juni 2021 12:06

IST

Fajar.co.id, Yogyakarta — Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama kemenkumham Heni Susila mengatakan untuk memperkuat akses informasi tentang pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM kini mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) mulai dari pemberian informasi, pelayanan, hingga ke pengaduan pelayanan.

“Ini semua bagian dari Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” ujar karo Heni pada Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham DIY.

“Untuk itu sejak 31 maret 2021 telah ada Pedoman tentang Pengelolaan SIPP dan ditargetkan seluruh unit utama, kanwil, dan UPT sudah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP,” ucap Heni.

SIPP merupakan situs (www.sipp.menpan.go.id) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB, dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik di Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (LAPOR!), yang berjalan sejak 2013. LAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki pertanyaan, aspirasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik

Sedangkan SIPP ini adalah hulunya masyarakat diharapkan dapat mengetahui informasi pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama layanan, lokasi, persyaratan, prosedur, hingga biaya.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Minggu (6/6) mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan publikasi pada laman SIPP, sejak awal tahun 2020 sudah ada 228 publikasi Kemenkumham Sulsel yang dimuat di SIPP Kemenpan-RB.

Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham Deswati yang menyatakan bahwa pengelolaan SIPP berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor No.M.HH.07.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN. (rls)

Bagikan berita ini:
2
5
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar