Sebut HRS Dituntut 6 Tahun karena Pesanan Politik, PA 212: Hakim Masih Memiliki Hati Nurani

Minggu, 6 Juni 2021 15:55

Habib Rizieq Shihab saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4). (Foto: Ricardo/JPNN)

FAJAR.CO.ID — Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, menilai, tuntutan enam tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Habib Rizieq Shihab dalam perkara tindak pidana pemberitahuan bohong terkait hasil swab test di RS Ummi Bogor, Jawa Barat, sarat politik.

“Sudah diduga memang kental tuntutan itu pesanan politik,” kata Novel kepada JPNN.com (grup FAJAR), Minggu (6/6/2021). Menurutnya, pesanan politik itu untuk kepentingan Pilpres 2024.

Dia menilai tuntutan jaksa bermaksud membungkam ulama yang dianggap tidak mendukung rezim penguasa. “Membungkam ulama yang tidak sejalan dengan rezim serakah menghalalkan segala cara untuk menguasai secara kotor kontestasi pilpres dan pileg,” tuding Novel.

Dia mengaku sudah menduga telah jauh-jauh hari bahwa Habib Rizieq bakal dituntut berat. Novel mengklaim dugaannya itu pun tak meleset.

“Apa yang kami duga terjadi dengan tuntutan enam tahun,” ucap Novel. Namun, dia percaya hakim masih memiliki hati nurani karena berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah.

Dia lantas meminta hakim agar mengedepankan aspek hukum daripada kepentingan politik.

“Hakim wajib mengedepankan aspek hukum dan menjauhkan diri dari kepentingan politik mungkar yang sesaat,” tutur Novel.

Sebelumnya, JPU meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara RS Ummi Bogor memutuskan Habib Rizieq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Bagikan berita ini:
7
3
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar