KPK Minta PN Jakarta Selatan Tunda Sidang Gugatan Praperadilan terkait SP3 SKL BLBI

Senin, 7 Juni 2021 17:13

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (KPK/Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda sidang gugatan praperadilan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait perkara Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. KPK berdalih masih menyiapkan pokok gugatan tersebut.

“Terkait sidang praperadilan SP3 perkara BLBI, KPK telah berkirim surat kepada Ketua PN Jakarta Selatan tertanggal 31 Mei 2021. KPK meminta penundaan sidang karena tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat dan administrasi persidangan lebih dahulu,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/6).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, permintaan penundaan ini tidak ada kaitannya dengan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Karena sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK dibebastugaskan.

“Kami tegaskan permintaan penundaan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan polemik TWK,” klaim Ali.

Ali berjanji pada agenda sidang berikutnya akan memenuhi panggilan PN Jakarta Selatan. Hal ini guna menghormati proses hukum praperadilan tersebut.

“Kami memastikan pada persidangan berikutnya KPK akan hadir sebagimana penetapan hakim praperadilan dimaksud,” tegas Ali.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) optimistis akan memenangkan gugatan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sebelumnya menjerat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Dia pun meyakini, asas hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara pihak lain.

Bagikan berita ini:
6
7
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar