Wacana Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Wakil Ketua MPR Bilang Ini

Senin, 7 Juni 2021 19:10

FOTO: KEMENAG FOR FIN.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana pengalihan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai tidak tepat. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji.

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1442 H/2021 M. Kebijakan ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji dari Indonesia di masa Pandemi sehingga mengecewakan banyak pihak, terutama calon jemaah haji.

Keputusan tersebut membuat daftar tunggu menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list lebih panjang. Hingga hari ini, waiting list keberangkatan jemaah haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara itu, dana calon jemaah haji yang terkumpul telah mencapai Rp150 triliun.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, Pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

“Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (7/6).

Ia juga menyebutkan, kekecawaan dari para calon jamaah haji memang berdasar. Alasannya, jemaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Banyak calon jemaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan. Namun tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini,” bebernya.

Bagikan berita ini:
4
1
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar