Minim Perhatian Pemerintah, Petani Sawit Kesulitan Bersaing

Selasa, 8 Juni 2021 10:35

ilustrasi petani sawit

“Kalau saya keliru yah, kalau KPPU sebut banyak petani kita yang beralih jadi buruh,” tegasnya, Selasa (8/6/2021).

Khusus di Sulsel, kata Dewan Penasehat DPW Gapperindo Sulsel ini, luas perkebunan kelapa sawit sekitar 35.000 ha. Didominasi oleh perkebunan rakyat yang presentasenya sekitar 60%.

Adapun ketimpangan yang dirasakan petani saat ini terjadi lantaran pemerintah tak pernah memberi perhatian terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di kebun rakyat.

Sulaiman menyebut, salah satu hal yang membuktikan itu adalah dana kelapa sawit yang diambil dari pungutan ekspor sawit. Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Sayangnya, mayoritas dana tersebut yang dijadikan subsidi peningkatan perkebunan kelapa sawit hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

“Alokasi anggaran peremajaan sawit rakyat perlu lebih ditingkatkan, yang sekarang belum terlalu berdampak terhadap kesejahteraan petani. Apalagi kita di Sulsel juga sama replantingnya belum cukup baik dari pusat” ujarnya.

Dijelaskan Sulaiman, pemanfaatan pendapatan BPDP KS yang lebih banyak digunakan untuk program insentif perusahaan kepala sawit (B30) bisa mencapai 80%. Sementara untuk alokasi program PSR ke petani rakyat hanya 20% hingga 30%.

“BPDP KS hanya menyiapkan Rp30 juta per ha untuk peremajaan sawit sebesar Rp30 juta per ha. Itupun jika maksimal lahan petani mencapai 4 ha,” sebutnya.

Bagikan berita ini:
8
9
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar