Minim Perhatian Pemerintah, Petani Sawit Kesulitan Bersaing

Selasa, 8 Juni 2021 10:35

ilustrasi petani sawit

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bisnis kelapa sawit dinilai timpang dan tak memberikan kesejahteraan. Nilai tukar buruh tani yang rendah jadi salah satu pemicunya.

Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih menyebut kondisi itu terlihat dari petani kebun kelapa sawit yang tak kunjung sejahtera.

“Data-data menunjukkan gurihnya kelapa sawit tidak juga sampai ke petani rakyatnya, bagaimana dengan kesejahteraan petani rakyatnya,” imbuh Guntur, belum lama ini.

Mengutip data Kementerian Pertanian, terjadi peningkatan tenaga kerja industri sawit pada 2011-2015. Pada 2011 misalnya, buruh kelapa sawit dinyatakan sebesar 3,65 juta dan mengalami peningkatan pada 2012 menjadi 3,7 juta.

Pada 2013, angka mengalami pertumbuhan pesat menjadi 5,18 juta dan naik lagi pada 2014 menjadi 5,21 juta. Lalu, pada 2015 buruh kebun sawit dinyatakan sebanyak 5,5 juta orang.

“Dari sisi penyerapan tenaga kerja memang terjadi peningkatan, misal 2011-2015. Namun terjadi shift (pergeseran) sebenarnya dari pemilik kebun menjadi buruh,” imbuhnya.

Berbeda dengan KPPU, Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) menilai terjadi peningkatan terhadap nilai tukar petani sawit.

Menurut Sekjen DPP Gapperindo, Sulaiman H. Andi Loeloe, sejauh ini luas lahan kelapa sawit semakin bertambah. Hal ini kemudian menambah pula jumlah buruh tani di Indonesia.

Kendati luasnya lahan kelapa sawit masih didominasi oleh korporasi besar. Luas perkebunan milik petani rakyat luasnya sekitar 41 persen.

“Kalau saya keliru yah, kalau KPPU sebut banyak petani kita yang beralih jadi buruh,” tegasnya, Selasa (8/6/2021).

Khusus di Sulsel, kata Dewan Penasehat DPW Gapperindo Sulsel ini, luas perkebunan kelapa sawit sekitar 35.000 ha. Didominasi oleh perkebunan rakyat yang presentasenya sekitar 60%.

Adapun ketimpangan yang dirasakan petani saat ini terjadi lantaran pemerintah tak pernah memberi perhatian terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di kebun rakyat.

Sulaiman menyebut, salah satu hal yang membuktikan itu adalah dana kelapa sawit yang diambil dari pungutan ekspor sawit. Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Sayangnya, mayoritas dana tersebut yang dijadikan subsidi peningkatan perkebunan kelapa sawit hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

“Alokasi anggaran peremajaan sawit rakyat perlu lebih ditingkatkan, yang sekarang belum terlalu berdampak terhadap kesejahteraan petani. Apalagi kita di Sulsel juga sama replantingnya belum cukup baik dari pusat” ujarnya.

Dijelaskan Sulaiman, pemanfaatan pendapatan BPDP KS yang lebih banyak digunakan untuk program insentif perusahaan kepala sawit (B30) bisa mencapai 80%. Sementara untuk alokasi program PSR ke petani rakyat hanya 20% hingga 30%.

“BPDP KS hanya menyiapkan Rp30 juta per ha untuk peremajaan sawit sebesar Rp30 juta per ha. Itupun jika maksimal lahan petani mencapai 4 ha,” sebutnya.

Menurut Sulaiman, angka-angka tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan peremajaan di perkebunan petani rakyat.

“Seharusnya kan subsidi atau pemanfaatan ini sebagian besar diberikan ke petani sawit, bukan kepada peruhaan-perusahaan,” sesalnya. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
2
9
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar