Hina Presiden Diancam Penjara 3.5 Tahun, Yosanna Laoly: Enggak Bisa Kebebasan Itu Sebebas-bebasnya

Rabu, 9 Juni 2021 19:53

Hal ini dikatakan, Yasonna mengenai adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka yang melakukan pindana terhadap kepala negara diancam kurungan penjara.

“Saya kira menjadi sangat liberal kalu kita biarkan (penghinaan terhadap presiden-Red),” ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memberi contoh di negara-negara lain ada pasal yang melindungi kepala negara. Sehingga wajar pasal tersebut ada di dalam KUHP.

“Di Thailand lebih parah, jangan coba-coba menghinda raja itu urusannya berat. Bahkan di Jepang dan beberapa negara lain. Jadi itu hal yang lumrah,” katanya.

Menurut Yasonna, di dalam demokrasi yang dijunjung Indonesia ini perlu juga ada batasan-batasannya. Sehingga pasal untuk menjaga martabat kepala negara sangat dibutuhkan.

“Enggak bisa kebebasan itu sebebas-bebasnya, bukan sebuah kebebasan itu namanya anarki. Saya kira harus ada batas-batasnya yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab,” ungkapnya.

Yasonna menuturkan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melaukan kritik terhadap presiden dan wakil presiden asalkan tetap para koridornya.

“Kadang-kadang dimunculkan presiden kita dituduh secara personal dengan segala macam isu. Beliau (Jokowi-Red) memang tidak masalah dibegitukan, tapi apa kita biarkan presiden yang akan datang dibegitukan (dihina-Red),” tuturnya.

Bagikan berita ini:
10
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar