Jika Tak Dapat Dana Insentif Daerah, Program Pemprov Berpotensi Terganggu

Rabu, 9 Juni 2021 18:08

ILUSTRASI. Anggaran Covid-19

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi tidak lagi menerima dana insentif daerah (DID). Pasalnya, Pemprov Sulsel mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan, mengungkapkan, Pemda yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa mendapatkan DID. Jika berkali-kali dapat WTP, insentifnya bisa bertambah. Begitupun dengan daerah yang mendapat WDP bisa juga ada pengurangan insentif. Kalau sudah beberapa kali dapat WDP, dana insentif bisa sama sekali tidak didapat oleh daerah.

Menurutnya, jika DID tidak diterima, program pemprov bisa saja terganggu. Karena dana insentif daerah yang cukup besar tidak lagi menambah sektor pendapatan.

“Kalau mengharapkan APBD murni saya kira itu cukup berat. Sejumlah proyek infrastruktur yang dibutuhkan dan menjadi penting dan mendesak tidak bisa kemudian berjalan secara baik untuk 2021. Dana insentif nya ini kan mulai di APBD perubahan sudah tidak dapat. Kemudian di alokasi dana pokok 2022 juga tidak dapat,” jelas Lukman, Rabu, (9/6/2021).

Pelaksana Tugas Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, ia akan melakukan evaluasi di lingkup pemprov termasuk kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, dengan predikat itu perlu adanya pembenahan kembali.

Sudirman menyebutkan, pemprov selalu berharap mendapatkan nilai DID yang besar. Namun ia bersyukur, selama ia menjabat, berapapun DID yang diterima, pembangunan terus berlanjut seperti biasa.

Bagikan berita ini:
1
1
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar