Sembako Bakal Dipajaki, Simak Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

Rabu, 9 Juni 2021 15:37

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: Dokumentasi pribadi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok seperti pangan atau sembako. Publik seketika marah, kaget bercampur bingung. Kenapa sembako dipajaki? Apakah pemerintah kalap butuh duit?

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebut reaksi publik terhadap rencana ini jadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Ia menegaskan pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara. Pajak adalah ongkos peradaban.

“Pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, justru karena kita bersiap. Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing,” jelas Yustinus lewat keterangan tertulisnya di Twitter, Rabu (9/6/2021).

Maka pemerintah mengajak para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan DPR, untuk bersama-sama memikirkan, jika saat pandemi hanya bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dengan pasca pandemi. Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak.

“Meski 5 tahun terakhir secara nominal kinerja perpajakan naik, tapi belum optimal untuk membiayai banyak target belanja publik agar kita transform lebih cepat. Terlebih 2020, karena pandemi penerimaan pajak tergerus cukup dalam. Kita justru kasih insentif,” katanya.

Lebih jauh diterangkan, karena pandemi ini pengeluaran meningkat cukup tajam. Di sisi lain penerimaan tersendat. Mumpung pandemi dan pajak diarahkan sebagai stimulus, maka pemerintah paralel pikirkan desain dan konsolidasi kebijakan yang menjamin sustainabilitas di masa mendatang, utamanya pasca pandemi.

Bagikan berita ini:
9
2
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar