Sembako Bakal Dipajaki, Simak Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

Rabu, 9 Juni 2021 15:37

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: Dokumentasi pribadi

Dibanding negara-negara ASEAN, kinerja perpajakan Indonesia masih di bawah Thailand dan Singapura. Juga di bawah Afrika Selatan dan Argentina. Tentu saja ini tantangan, peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya.

“Kenapa sih penerimaan PPN kita belum optimal? Ini salah satu jawabannya, terlalu banyak pengecualian dan fasilitas. Indonesia negara dengan pengecualian terbanyak. Ya memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jadi ruang penghindaran pajak,” tegasnya.

Yustinus mengatakan, saking baiknya pemerintah, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan. Apapun jenis dan harganya, semua bebas.

Pengaturan yang demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai, yang mampu bayar tak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN. Ini fakta. Maka pemerintan perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair. Caranya?

“Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” imbuhnya.

Yustinus kemudian membantah bahwa pemerintah kalap memajaki rakyatnya. Ia memastikan tidak akan membabi buta. Sebuah hal yang konyol jika pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri.

Bagikan berita ini:
1
9
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar