Namun demikian, Effendi mengatakan pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden untuk memutuskan apakah Andika Perkasa layak menjadi orang nomor satu TNI itu.
"Selain hal-hal yang objektif tadi, ya, tentu keputusan politik dari presiden. Presiden yang akan memutuskan," pungkas Effendi Simbolon. (jpnn/fajar)
