Belajar dari Kasus Gofar Hilman, Menghapus Kekerasan Seksual Butuh Intervensi Negara

Kamis, 10 Juni 2021 17:03

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ramai tudingan terhadap Youtuber Gofar Hilman prihal pelecehan seksual kembali menghangatkan isu ini ke permukaan.

Keberanian seorang perempuan pemilik akun Twitter @quweenjojo atau Nyelaras yang mengaku sebagai korban pelecehan oleh Gofar Hilman menuai sorotan tajam. Tak sedikit yang mengulurkan kekuatan, solidaritas dan peluk kasih sayang untuknya.

Sistem hukum di Indonesia tidak cakap menangani kasus kekerasan seksual. Karenanya, wajar bila banyak penyintas kekerasan seksual akhirnya butuh waktu membangun keberanian bercerita.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam cuitannya di Twitter menjelaskan panjang lebar terkait isu kekerasan seksual.

Menurut Jentera, kita tak bisa membicarakan kekerasan seksual seperti membicarakan kasus penipuan atau pencurian. Penyebab kekerasan seksual bukanlah adanya peluang atau keserakahan, melainkan cara berpikir keliru, yang membutuhkan upaya sistemik untuk membongkarnya.

Menghapus kekerasan seksual membutuhkan intervensi negara melalui undang-undang sebagai bentuk formalnya. Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membawa perubahan setidaknya melalui tiga hal.

Pertama, undang-undang adalah komitmen negara untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak hanya berisi aturan pidana.

“Tapi juga pencegahan, penanganan korban, dan perlakuan penegak hukum terhadap korban,” cuit Jentera di Twitter dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Kedua, ada teori yang menempatkan undang-undang sebagai pendorong perubahan sosial. Perilaku berulang yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, yang sering kali secara longgar dinamai budaya, bisa diubah melalui undang-undang yang mengatur perilaku.

Ketiga, panduan hukum dibutuhkan tak hanya dalam penegakan hukum pidana, tapi juga untuk mengakses sumber daya negara.

“Misalnya untuk memastikan adanya pendamping psikologis korban, yang membutuhkan dasar hukum agar bisa diselenggarakan oleh instansi terkait,” teganya. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
10
10
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar